New Step by Step Map For reformasi intelijen
New Step by Step Map For reformasi intelijen
Blog Article
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Method besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Adat Legislation: Adat Regulation (hukum adat or adat recht) is often a set of community and common legislation and dispute resolution systems in many aspects of Indonesia. Therefore, there's no united Adat Regulation for The complete Indonesian individuals. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven labeled Adat Law into 23 subdivisions dependant on a combination of area and ethnicity. Its resources are unwritten legal guidelines evolving from and managed by legal recognition of your people today.
Condition Administrative: This courtroom is founded by advantage of Law No. 8 of 1986 on Condition Administrative Courtroom, as Finally amended by Regulation No. fifty one of 2009. It's the forum to obstacle public administrative decree, which can be described for a created final decision issued by a human body or Formal of general public administration, which has an act of general public administration based upon the prevailing legal guidelines and polices, that is concrete (or specific), specific, and closing, which delivers authorized implications to anyone or even a civil legal entity.
Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.
Boundaries to establishment of foreign foundations, which includes yet another necessity to chorus from actions which “disrupt The soundness as well as unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
atas informasi yang keliru, situs web tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi information.
Public participation throughout this time was also seen to be a mere formality, with last second invitations issued for worker unions and other stakeholders.