The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia
The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Theo Kelen, Jayapura – The Indonesian authorities is considered not to be serious about resolving the armed conflict in Papua. An technique of peaceful dialogue need to continue on for being encouraged as an energy to resolve the conflict in Papua, but The federal government has dismissed this.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
The civilian-controlled Ministry of Protection proposed to President Soekarno to kind a strategic intelligence Business having a “civil character,” which did not occur beneath the auspices of your armed service. In July 1946, protection minister Amir Sjarifuddin attempted to produce a “
The moment of Sumpah Pemuda (Young Guy Oath) took place eighty four decades in the past, reflecting the spirit of nationalism that remains to be essential During this Reformation era. This paper endeavors to dig deeper this means of Sumpah Pemuda in its pre-independence period and making use of it to our contemporary problem.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma klik disini intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
By using the expression to detect groups in conflict with the Pancasila ideology—the Formal state ideology as stipulated by the Structure—BAIS divides the sources on the risk into the following categories:
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.
Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.
Sebagai lembaga intelijen, BIN pada hakikatnya adalah lembaga yang punya kemampuan dalam melaksanakan pelacakan atau tracing. Harapannya dengan melibatkan BIN dapat mempermudah proses identifikasi persebaran populasi kelompok masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin.
Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.
Other radical groups, particularly NGOs which have been dissatisfied and dissatisfied with The federal government, which include Imparsial